Artispsk.com – Sebelummnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) Pernah menjelaskan bahwa untuk E-budgeting itu ada sistem passwornya dan tidak akan bisa seenaknya untuk diganti anggaran biayanya, tentunya yang dimaksud oleh Ahok adalah APBD.

Ahok saat itu menjelaskan bahwa dalam suatu sistem APBD tidak bisa diubah begitu saja karena dalam sistem e-budgeting sekarang ini sudah menggunakan password dan untuk mengunci input data yang telah diisi oleh SKPD. Tentunya Ahok ingin agar tidak ada yang bisa seenaknya untuk mengubah anggaran yang telah ditetapkan melalui e-budgeting tersebut.

Jadi semua itu hanya bisa diakses apabila memang ada suruhan dari perintah Gubernur, lalu bagaimana pula bila yang memengang password nyolong. jadi sebenarnya menjadi gubernur itu praktis namun peranan dalam menjalankan suatu sistem keadilan itu yang dipertanyakan apakah jujur atau tidak karena pada landasannya orang bakal mengubah apa yang ada apabila sudah ada perintah untuk melakukan. Makanya Saya bilang  berani tidak pecat orang yang nyolong, ujar Ahok.

Ahok sendiri telah menjalankan sistem E-budgeting tersebut, misalnya saja ketika tahun 2014 bila ada SKPD yang tidak mau mengisi e-budgeting ya tentunya akan dipecat oleh Ahok. Hingga pada akhirnya pada tahun 2016, sistem tersebut baru serta merta dijalankan oleh keseluruhan. Dan dengan sistem ini Ahok mengaku lebih mudah dalam mengontrol APBD serta program yang ada.

Lalu disisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menanggapi pertanyaan terkait dengan kemungkinan APBD DKI yang nantinya dirubah sesuai dengan adanya pergantian pimpinan di Balai Kota DKI.

“Tentunya Kami beserta Pak Gubernur Ahok masih punya namanya tanggung jawab sampai Oktober 2017. Oleh sebab itu, kita wajib untuk mengunci APBD agar tidak dibongkar orang lain, tentunya selama masa jabatan kami, semua program yang telah kami canangkan akan terus berjalan karena didukung juga oleh DPRD DKI.

Semuanya itu tentu harus jelas, dan wajar saja bila Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta masih belum mau memberikan kuncinya, karena masa jabatan mereka masih ada tersisa 6 bulan lagi, yang berarti masih banyak yang perlu dikerjakan dan diteruskan programmnya.

Terkait diluar itu, Prabowo Subianto yang merupakan Ketua dari Partai Gerindra dan sekaligus Partai pengusung pasangan no urut 3 itu, mengatakan bahwa dirinya akan bertindak bila Ahok masih tetap saja menahan password APBD.

“Yang Pasti kami berharap agar Gubernur yang masih menjabat sekarang ini untuk tidak mempersulit Gubernur baru nantinya yakni Saudara Anies Baswedan, dan kami juga tidak akan berpangku tangan apabila nantinya kami dihalang-halangi, karena akan kami tindak tegas semua itu, ungkap Prabowo.

Sejauh ini, Anies Baswedan selaku Gubernur baru nantinya masih belum membahas secara rinci mengenai apa saja yang nantinya yang akan dimasukan kedalam APBD 2018. Namun disisi lain ada beredar kabar bahwa program dari Anies-Sandiaga hendak untuk dimasukan kedalam anggaran APBD 2017. Hal ini tentunya tidak koperatif karena mengingat Masa jabatan Ahok-Djarot masih belum selesai. Tentunya secara umum, semua sudah ada prosedurnya dan tidak boleh asal sembarangan dimasukan kedalam anggaran APBD 2017. Apabila memang ada program baru seharusnya mengikuti antrian untuk APBD tahun 2018.