Artispsk.com – Rangon, Bagaimana dengan nasib kaum Rohingya? Saat ini diketahui bahwa Pihak Dewan HAM PBB memutuskan akan menyelidiki laporan dari pembantaian dan pemerkosaan oleh anggota militer serta pasukan keamanan Myanmar terhadap kaum komunitas Rohingya di Rakhine.

Namun Hal ini tidak langsung serta merta disetujui oleh Pemerintah Myanmar. Hal Ini malah bertolak belakang dengan pendapat Aung San Suu Kyi, dimana menurut dirnya hal ini bukan malah membantu namun akan memperkeruh suasana dan malah lebih banyak mengorbankan pihak lain lagi, imbuhnya.

Penolakan ini telah diberitakan dalam surat kabar yang dikelola oleh Pemerintah Myanmar dengan menyebutkan bahwa Pihak kementerian Luar Negeri Myanmar telah menolak keputusan dari Dewan HAM PBB.

Sesuai konfirmasi dari Pemerintah Myanmar menegaskan bahwa pihak mereka akan menetapkan rencana aksi yang lebih jelas lagi terkait masalah pelaksanaan rekomendasi yang akan dipimpin oleh mantan Sekjen PBB itu yakni Kofi Annan.

Namun Terkait diluar itu, Phil Robertson selaku Wakil Direktur Human Rights Watch (HRW) Asia menanggapi bahwa telah ada pelanggaran HAM berat yang tejadi kepada kaum Rohingya di Rakhine, apalagi mengenai prilaku para militernya sehingga dirinya menyayangkan pemerintah sipil yang berada dibawah pimpinan Aung San Suu Kyi yang terkesan mengabaikan dan tidak peduli dengan kasus yang menimpa para komunitas Rohingya.

“seharusnya pemerintah sipil tidak boleh terkesan menutupi kasus ini, dan seolah membiarkan pelanggaran HAM ini terjadi begitu saja, padahal ini sudah merupakan pelanggaran dunia dimana saya kira bila pihak PBB berkesempatan untuk ikut andil dalam mengungkap masalah ini, apakah pihak pasukan militer Myanmar bertanggung jawab atas permasalahan ini atau tidak,” ungkap Phil.

Phil Menambahkan jika Aung San Suu Kyi dan Pemerintah terus saja acuh dan tidak mau ikut bekerjasama dalam mengungkapkan kasus ini maka secara tidak langsung mereka harus mengakui bahwa di kanca masyarakat Internasional, mereka akan menjadi salah satu bagian yang telah berusaha menutupi pelanggaran tersebut.

Sebelummnya masalah kaum muslim Rohingya terjadi sejak 9 Oktober 2016 lalu, dimana mereka hanyalah menjadi korban dari respon militer serta pasukan keamanan Myanmar yang bersitegang saat itu ketika pos polisi Myanmar yang berada diperbatasan diserang dengan brutal dan telah menewaskan sejumlah petugas.

Akibat dari konflik itu maka terjadilah operasi militer yang ada di Rakhine. melalui sejumlah para aktivis HAM dan korban yang selamat dilaporkan bahwa sudah banyak warga komunitas Muslim Rohingya yang telah dibantai, ada yang dibunuh dan dianiya, sedangkan untuk para perempuannya diperkosa. Alhasil telah banyak juga ratusan Rohingya yang melarikan diri dan mengungsi ke Bangladesh untuk melindungi diri dari ancaman yang ada. Seolah tidak bergeming Pemerintah dan juga Militer Myanmar hanya diam dan malah menyangkal soal laporan yang ada.