Artispsk.com – Dalam acara sambutan Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dirinya tidak akan sungkan dalam melakukan pencopotan terhadap para penjabat yang ada di pemerintahan kabinet kerja. Apabila nantinya ditemukan bahwa para penjabat tidak mampu merealisasikan target program yang telah ditetapkan sebelummnya,maka pemecatan pun akan dilakukan.

Ketika berpidato, Jokowi mengatakan bahwa dalam program pemerataan ekonomi yang mana tujuannya itu adalah untuk mengatasi ketimpangan dengan adanya program redistribusi aset, reforma agraria serta kemitraan.

Selain itu, Jokowi juga menambahkan bahwa di program redistribusi aset dan reforma agraria setidaknya ada 126 juta lahan tanah namun yang masih tersertifikasi hanya kurang lebih 46 juta lahan tanah, yang artinya masih ada sekitar 60% lagi lahan tanah yang belum ada sertifikatnya.

Rata-rata umumnya, lahan yang belum memiliki sertifikat itu biasanya berasal dari desa atau kebanyakan muncul dari masyarakat yang kerap kali dirundung masalah kemiskinan dan tidak mempunyai biaya yang cuku[ dalam mengurus hak tanah tersebut.

“Saya kalau kerja memang selalu memakai target, pak menteri juga pernah tanya ke saya, pak ini targetnya terlalu besar toh, nah itu urusan menteri, target itu ya kewajibannya harus diselesaikan, kalau tidak selesai, ya bisa diganti, bisa digeser toh , bisa dicopot dan lainnya, karena bila tidak ada namanya target konkret,”ungkap Jokowi sewaktu beradadi Hotel Grand Sahid, Jakarta, pada Sabtu (22/04/2017).

Jokowi sendiri juga mengaku bahwa dirinya telah menetapkan program sertifikasi lahan pada tahun ini sebanyak 5 juta, dan pada tahun berikutnya nanti akan dinaikan lagi menjadi sebanyak 7 juta sertifikat, dan sama halnya dengan tahun berikutnya 9 juta sertifikat.

Saat ini, Jokowi mengatakan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang hanya akan mampu menerbitkan 400 sertifikat dalam periode setahun. Menurut beliau, dalam mengentaskan ketimpangan yang ada saat ini maka harus segera dipercepat untuk penerbitan sertifikat lahan bagi masyarakat miskin.

“Karena bila tidak ada target konkret, kapanpun dari 126 juta dan per tahun 400 bisa diselesaikan itu kapan, masyarakat sendiri juga sulit mendapatkan akses permodalan, karena tidak ada memiliki jaminan, di negara manapun itu berada tentunya sertifikat tanah itu yang pertama diberikan,” tegas Jokowi.